wartaiainpontianak.com Pontianak – Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar),Aksi tersebut turut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Ketua DPRD Kalbar Aloysius pada 3 September 2025.
Dalam pantauan LPM Warta IAIN Pontianak, aksi tersebut sempat memanas karena massa ingin menyampaikan kajian di ruang paripurna DPRD Kalbar. Akhirnya massa diizinkan untuk memasuki ruang paripurna dan menyampaikan tuntutannya.
Muhammad Fikri Bagus Pratama,salah satu orator menyampaikan bahwa aksi itu bertujuan menyuarakan kepentingan rakyat Kalimantan Barat yang dinilai telah lama diabaikan.
“Hari ini kami berdiri di sini bukan sekadar untuk berteriak, tetapi untuk menyampaikan suara rakyat Kalimantan Barat. Suara yang terlalu lama diabaikan dan dipinggirkan,” ujar salah satu orator aksi.
Hal senada disampaikan oleh M. Said Al KATA, salah satu koordinator aksi. Ia menekankan bahwa pergerakan mahasiswa dilakukan karena kekecewaan mendalam terhadap DPRD.
“Kami sangat kecewa. Banyak pimpinan DPRD yang tidak memiliki kompetensi. Oleh karena itu, kami mendesak adanya revisi aturan mengenai syarat menjadi anggota DPRD agar memiliki kualitas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Said mengusulkan bahwa syarat menjadi anggota DPRD Memiliki Kompetensi kota/kabupaten S1,Provinsi S2,RI S3. “Ini untuk menjaga kompetensi yang harus dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat,” ungkapnya
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara santun.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada adik-adik yang datang dengan cara baik dan menyampaikan masalah dengan pembahasan yang bijak,”
Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa sudah masuk dalam rencana pembangunan daerah, meski realisasinya membutuhkan waktu.
“Sebagian besar yang disampaikan sudah ada dalam rencana kerja kami, tapi memang pelaksanaan tidak semudah teori,” ujarnya.
Berikut 10 tuntutan yang disampaikan aliansi mahasiswa:
• Mendesak pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden terkait pencabutan tunjangan anggota DPR.
• Mendesak revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan pengesahan RUU Masyarakat Adat.
• Mendesak peningkatan persentase dana bagi hasil untuk kepentingan masyarakat Kalbar.
• Mendesak transparansi perhitungan dan pembagian dana bagi hasil.
• Mendesak perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya.
• Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
• Mendesak DPR RI merevisi aturan tentang syarat anggota legislatif.
• Mendesak semua fraksi memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang melanggar dan mencederai hati rakyat.
• Mendesak semua fraksi mengedepankan meritokrasi dalam pencalonan anggota dewan.
• Mendesak DPRD Provinsi Kalbar melibatkan OKP, BEM, dan organisasi mahasiswa dalam rapat dengar pendapat dan paripurna.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan mereka demi kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Penulis: Aghisna
