Kamis, 26 Februari 2026—Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Pontianak. Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan.
Massa aksi sempat dipersilahkan untuk memasuki sebuah ruangan di dalam gedung DPRD. Namun, kemudian mereka meminta agar dipindahkan ke ruang rapat yang lebih luas agar massa yang lain dapat duduk dan menyampaikan aspirasi. Setelah terjadi dorongan dari mereka, pertemuan akhirnya dilakukan di ruang rapat paripurna.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi pelaksanaan MBG, desak reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kesejahteraan guru, aktivitas tambang yang merusak lingkungan, evaluasi 1 tahun kinerja gubernur, persoalan infrastruktur jalan, mitigasi bencana alam, serta minimnya akses kesehatan.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menilai kebijakan MBG yang berskala nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi daerah.
“Kebijakan skala nasional, tapi tidak bisa dikerjakan secara serentak atau masif. Gizi Kalimantan atau dapur Kalimantan berbeda dengan dapur di Jawa, Papua,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, target Presiden Prabowo Subianto dalam program tersebut adalah pemberdayaan UMKM, namun berbeda dari realita di lapangan.
“Mereka bagi-bagi kue kekuasaan. Ini kerja-kerja proyek, bukan kerja-kerja untuk masyarakat,” katanya. Ia menambahkan, “jika MBG benar-benar menyentuh masyarakat miskin, persoalan seorang anak yang bunuh diri karena kesulitan untuk membeli alat tulis tidak akan terjadi.”
Selain itu, Indah juga menyoroti dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian. “Berapa banyak kasus kekerasan yang dilakukan institusi kepolisian? Apakah sebenarnya oknum?” ucapnya. Ia juga menyinggung kasus oknum anggota Brimob yang diduga menjadi pelaku penganiayaan beberapa hari yang lalu, “Jika seseorang terlibat balap liar, seharusnya dihukum sesuai aturan, bukan sampai menghilangkan nyawa.”
Mahasiswa asal Kabupaten Landak menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program MBG, “Pulau Jawa dan Kalimantan itu berbeda. Apakah MBG sudah masuk di pelosok-pelosok daerah?” ucapnya.
Ia juga mendesak Presiden Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. “Petugas SPPG jangan disamakan dengan guru, Pak, karena guru lebih banyak mengabdi,” sambungnya. Ia juga mengomentari kualitas MBG yang dinilainya buruk, “Ayamnya keras, limaunya masam, nasinya basi.”
Sejumlah orator lain mengaitkan persoalan stunting dengan faktor kesehatan ibu dan kemiskinan. Mereka menilai target pemberdayaan UMKM dalam program MBG belum berjalan optimal dan meminta pelibatan ahli gizi serta masyarakat sipil dalam pelaksanaannya.
Selain isu MBG, mahasiswa menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rendah. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Isu infrastruktur turut menjadi perhatian, termasuk kondisi jalan di sejumlah daerah yang disebut memprihatinkan hingga berdampak pada keselamatan warga. Mahasiswa juga menyinggung persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan deforestasi yang dinilai merugikan Kalimantan Barat.
Saiful, perwakilan massa lainnya, menyebut seorang ibu meninggal dunia dalam perjalanan akibat kondisi infrastruktur jalan yang buruk. Ia juga menyinggung persoalan tambang emas ilegal.
“Gaji guru honorer lebih kecil daripada petugas SPPG,” ujarnya.
Ia menambahkan, di Kabupaten Melawi dan beberapa wilayah lain, pelaksanaan program disebut tidak melibatkan tenaga atau ahli kesehatan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa meminta DPRD mengawal dan memantau kebijakan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Mereka berharap ada tindak lanjut yang nyata atas aspirasi yang disampaikan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG menjadi tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Ia mengakui terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program di beberapa titik dan menyebut evaluasi perlu dilakukan.
Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara bergantian dari berbagai perwakilan aliansi sebelum ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Penulis: Rachmat Sutisna
Penyunting: Olive
