Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia gelar seruan aksi unjuk rasa tolak efisiensi anggaran didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kalimantan Barat, Rabu (19/02/2025).
Sejumlah elemen masyarakat juga turut hadir menyampaikan aspirasi dalam aksi ini , seruan aksi dengan hashtag #INDONESIAGELAP dilakukan para demonstran dengan membawa 12 tuntutan, antara lain :
– Mendesak Prabowo subianto untuk segera mencabut Intruksi Presiden
(Inpres) No.1 tahun 2025
– Menuntut pemerintah menghapus program makan bergizi gratis, dan perbesar anggaran Pendidikan dan tolak Daya Anagata Nusantara (Danantara).
– Menuntut Prabowo Subianto mereformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
– Menuntut Prabowo Subianto untuk mengefisienkan kabinet obesitas
– Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan asset
– Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat
– Menolak 8 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kalimantan Barat ( Kawasan Industri Ketapang , PT Well Harvest Winning Alumina Refinery , Kawasan industry Landak , Pelabuhan Internasional Kijing , Smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia , Kawasan Industri Alumina Teba , Kawasan Industri Kawasan Penebang , PT Sejahtera Mandiri)
– Menuntut pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera menyelesaikan dan juga membenahi desa tertinggal di Kalimantan Barat
– Menolak program Swasembada Pangan di Kalimantan Barat.
– Menuntut pemerintah provinsi Kalimantan Barat menindak tegas deforestasi dan perampasan lahan adat yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada
– Menuntut pemerintah provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab dan bertindak tegas terhadap bencana sosial Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 2000 pekerja , darurat pengusiran 4000 warga , dan putus sekolah 800 anak yang dilakukan oleh PT Duta Palma milik koruptor Surya Darmaji
– Menuntut pemerintah Kalimantan Barat untuk segera mentertibkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Ketapang.
Koordinator Lapangan Faris mengatakan,12 tuntutan ini tidak hanya mengangkat isu-isu nasional tetapi isu-isu regional.
“Memang banyak 12 poin tuntutan dan itu terdiri dari regional dan juga nasional dan kami persingkat beberapa isu nasional besar dan juga regional pertama kita melirik salah satu keputusan Inpres No.1 tahun 2025 terkait anggaran pendidikan yang katanya di efisiensikan tapi tidak terealisasikan sebaik mungkin,” ucap Faris.
Zulfydar Zaidar Mochtar anggota DPRD Kalimantan Barat menanggapi dengan baik adanya aksi ini dan berusaha memaksimalkan aspirasi-aspirasi serta menyampaikannya pada pimpinan.
“ Bentuk aspirasi adek-adek ini kalo tidak disampaikan tentu tidak didengar maka aspirasi ini disampaikan ke kami dan diliput oleh media bagian dari kepentingan kita bersama karena adek-adek merasakan kami juga merasakan untuk itu seluruh aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan,” tutup Zul.
Penulis: Oliv
Editor: Aghisna
