Pontianak wartaiainpontianak.com – Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (Separka) gelar unjuk rasa permasalahan agraria sekaligus memperingati hari tani nasional di kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) pada Rabu (24/09/2025).
Yetno selaku perwakilan Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (Agra Kalbar) mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperingati hari tani nasional.
“Hari ini kita tengah merayakan hari momentum yang dinamakan hari tani nasional. Yang mana hari tani nasional itu merupakan hari momentum bagi kaum tani yang diperingati setiap tanggal 24 september,” ucapnya
Menurutnya, setengah luas dari lahan Kalbar sudah mendapatkan perizinan perkebunan sawit dan pertambangan.
“Di Kalimantan Barat yang luasnya 14,67 juta hektare, ternyata itu lebih dari setengahnya sudah diberikan kepada perizinan-perizinan perkebunan sawit, pertambangan,” ujarnya.
Yetno juga menyampaikan aspirasinya ke Bupati Ketapang terkait perampasan tanah oleh perusahaan. Namun, belum ditanggapi dengan baik, ia berharap Gubernur Kalbar dapat mengawasi langsung.
“Ketika kita ke bupati juga tidak ditanganin. Jadi kita minta juga pengawasan langsung dari gubernur untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti tadi,” tegasnya.
Tindakan kedepannya, Yetno akan terus mengawal hasil dari diskusi tindakan yang akan dilakukan Gubernur Kalbar.
“Kedepannya kami juga akan melakukan aksi atau audensi lagi kepada Gubernur untuk meninjau tindakan yang sudah dijanjikan tadi,” pungkasnya.
Ria Norsan sebagai Gubernur Kalbar menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan aliansi adalah permasalah yang sering diterimanya, yaitu upah minimum dan tenaga kerja.
“Ini masalah sebenarnya masalah klasik yang sudah pernah juga terjadi disampaikan kepada kita. Ini masalah utamanya masalah tenaga kerja, masalah upah minimum, kemudian juga masalah hubungan industrial atau hubungan tenaga kerja antara pekerja dengan majikan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, permasalahan yang dapat dibantu dan diselesaikan di daerah akan ditangani bersama pemerintah setempat, sedangkan masalah yang menyangkut pemerintah pusat akan diteruskan ke tingkat pusat.
“Sudah kita bahas sama-sama mereka. Yang bisa kita bantu disini, kita selesaikan disini, kita selesaikannya bersama mempati,” terangnya.
“Tapi yang masalah hubungan dengan pemerintah pusat, kita akan juga sampaikan ke pemerintah pusat bagaimana solusinya,” lanjutnya.
Penulis: Aghisna
Editor: tim redaksi
