Puluhan massa dari berbagai aliansi mulai dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), mahasiswa, serta masyarakat dengan berbagai etnis, agama dan daerah, mendatangi kantor DPRD dan kantor gubernur Kalimantan barat untuk menolak program transmigrasi ke Kalimantan barat pada 21 Juli 2025.
Penolakan tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi Kalimantan barat yang saat ini yang masih kesulitan dalam hal infrastruktur, pendidikan, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya. Endro Ronianus, Koordinator Lapangan aksi sekaligus Komisaris Daerah PMKRI Regional 7 Kalimantan Barat, mengatakan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar soal kecemburuan sosial, melainkan persoalan tentang ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat lokal Kalimantan Barat.
“Masyarakat lokal mengaksesnya saja agak sulit, apalagi kalau bicara tentang kesejahteraan dan dampak bagi masyarakat lokal. Belum lagi berkaitan dengan fasilitas Ini bukan bicara tentang kecemburuan sosial, tidak, tapi ini ketimpangan sosial. Nah oleh karena itu, kita menolak untuk diam, sudah cukup pada rencana program transmigrasi yang sudah ditetapkan ini, kita menolak keras Program transmigrasi perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain” ungkapnya.
Tuntutan tersebut di terima dengan damai oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius beserta jajarannya. Beliau juga setuju dengan menolak program transmigrasi tersebut dan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Kementerian Transmigrasi dan DPR RI.
“Bapak ibu semua, saya sampaikan kembali kami sangat merespon apa yang kalian semua sampaikan, petisi dan usulan yang bapak ibu sampaikan, semuanya akan kami sampaikan kepada Kementerian Transmigrasi dan DPR RI” ucapnya.
Massa menuntut kepastian terkait kelanjutan dari program transmigrasi tersebut dengan memberikan tenggat waktu selama dua minggu ke depan sejak 21 Juli sampai dengan 04 Agustus 2025.
Penulis: Dede Sri Mulyani
