wartaiainpontianak.com ABKM (Aliansi Bumi Khatulistiwa Memanggil) merupakan satuan massa dari bersatunya seluruh organisasi, mahasiswa maupun seluruh elemen masyrakat khusus nya kalimantan barat yang ikut bergabung dalam melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Pontianak. Senin, (11/04/2022)
Dalam aksi demo tersebut ABKM berhasil memasuki halaman gedung DPRD meski ada beberapa kendala sebelumnya. “Kita sempat di tahan di pagar di suruh menyampaikan aspirasi di depan pagar ,tetapi kawan kawan meminta diizin kan masuk. Kurang lebih 30 menit kita di depan pagar”. Ujar Hapizz selaku koordinator humas ABKM.
ABKM juga berhasil bertemu langsung dengan wakil ketua DPRD kota pontianak Suriansyah, meski sebelumnya harus menunggu dalam waktu lama pula di depan halaman gedung DPRD tersebut, banyak aksi yang di lakukan oleh beberapa anggota ABKM salah satu nya penyampaian Puisi yang di bawakan oleh wanita bertopeng dan merupakan salah satu anggota aliansi tersebut lalu di lanjutkan dengan penyampaian aspirasi tuntutan oleh Moderator aliansi bernama Ikram.
Dalam isi tuntutan tersebut Ikram menyampaikan 6 poin tuntutan atas dasar masalah nya yaitu: Menolak wacana masa jabatan presiden 3 priode, Menuntut keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok bagi masyarakat, Menuntut pemerintah kalimantan barat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan pemuda di provinsi kalimantan barat, Menuntut penyelesaian atas segala problem kirisis ekologi di kalimantan barat, Menghentikan tindakan reprefisitas aparat kepada massa aksi, dan yang terakhir tuntutan menuntaskan pelanggaran HAM serta menghentikan operasi militer di tanah papua dan mengecam segala perbuatan diskriminasi terhadap orang-orang papua.
Dalam unjuk rasa tersebut Suriansyah selaku wakil ketua DPRD Pontianak juga menyampaikan balasanya atas beberapa tuntutan yang telah di dengar langsung salah satunya mengenai mengenai tuntutan keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok bagi masyarakat. “Soal kelangkaan minyak goreng di tengah kalimantan barat sebagai penghasil bbm terbesar ke 2 di indonesia wajar terjadi dan itu menjadi konsep kita semua untuk meminta pemerintah segera memperbaiki nilai harga karena pada dasarnya ketersedian minyak goreng cukup untuk masyarakat, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mampu menyediakan minyak goreng secukupnya untuk masyarakat”. Ujarnya
Dari penyampaian aspirasi serta 6 poin tuntutan tersebut akhirnya berhasil membuahkan hasil atas di terimanya surat tuntutan aliansi tersebut oleh wakil ketua DPRD Pontianak yang nantinya akan menjadi konsep dan konsulidasi para petinggi jabatan.
Terakhir, Hapizz selaku koordinator humas ABKM juga menyampaikan harapannya dalam aksi demo tersebut. “Besar harapan saya dan kawan kawan adalah tuntutan yang dibawakan segera ditindak lanjuti dengan serius oleh DPRD Provinsi KALBAR ,dibahas di rapat rapat komisi dan tersampaikan ke Pusat”. Ujarnya
Penulis: Tati Putri
Editor: Tim Redaksi
