Foto: Jurnalis Warta
Di Desa Tawang Sari, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang tepatnya di kawasan SKPH SP 5 Manis Raya, jauh dari hiruk pikuk pusat kota Warung Widya tetap buka seperti biasa. Warung kelontong ini menjual kebutuhan sehari-hari warga desa: makanan siap saji, sayur, lauk, sembako, bahkan pulsa telepon dan token listrik. Yang membedakannya dari warung desa pada umumnya adalah selembar stiker kode QR yang menempel di dekat meja kasir tanda bahwa transformasi digital, salah satu pilar penting ekonomi Kalimantan yang terus digaungkan pemerintah dan Bank Indonesia, kini telah sampai jauh ke pelosok, tidak hanya berhenti di kota-kota besar.
Varel Frantiyas, pemilik Warung Widya, mulai memasang QRIS di usahanya sekitar satu tahun lalu, sejak dirinya mengenal sistem dompet digital atau e-wallet. Alasannya sederhana: banyak pelanggan yang ternyata tidak selalu membawa uang tunai.
“Customer kami dominan menggunakan cash, tapi ada sesekali yang tidak punya uang cash dan bertanya apakah bisa transfer,” ujar Varel. Berbekal pengetahuan soal e-wallet, ia pun memutuskan menyediakan opsi QRIS di usahanya memberi pelanggan cara membayar yang lebih instan tanpa harus mencari ATM atau menukar uang.
Apa yang dialami Varel bukan sekadar cerita terisolasi. Data Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat mencatat, hingga Maret 2026, jumlah merchant QRIS di provinsi ini telah mencapai 501 ribu dengan lebih dari 804 ribu pengguna aktif, serta volume transaksi menembus 16,7 juta kali dengan 70 persen merchant berasal dari usaha mikro dan 22 persen dari usaha kecil. Angka ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali dalam pembukaan Saprahan Khatulistiwa 2026 di Ayani Megamall Pontianak, 4 Mei lalu. Dua bulan setelahnya, jumlah merchant QRIS di Kalbar bahkan disebut telah menembus 539 ribu, seiring perluasan QRIS Cross Border yang digalakkan Bank Indonesia melalui program Layanan Perbankan Nusantara (LENTERA) Batas Negeri 2026 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, untuk mendukung transaksi lintas negara dengan Malaysia. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan itu, cerita di lapangan tidak selalu semulus data statistik.
Ketika Sinyal Jadi Penghalang
Menariknya, tidak semua pelaku UMKM mengalami kendala teknis yang sama. Varel mengaku sejauh ini belum pernah menemui kegagalan transaksi menggunakan QRIS di warungnya, sebuah capaian yang cukup mengejutkan mengingat lokasinya berada di desa, jauh dari pusat kota. Namun ia menyebut ada satu konsekuensi yang justru jarang dibicarakan: karena uang dari transaksi QRIS masuk langsung ke rekening dan bukan berupa uang tunai, ia harus rutin pergi ke bank yang tentu jaraknya tidak sedekat di kota untuk mencairkan dana tersebut, yang kemudian dipakai lagi sebagai modal belanja kebutuhan dagangannya sehari-hari. Ini artinya, kepraktisan QRIS bagi pelanggan ternyata memunculkan langkah ekstra bagi pedagang di sisi arus kas hariannya, apalagi bagi mereka yang tinggal jauh dari perkotaan.
Sebuah kajian akademik oleh Fau, Nabila, dan Billa (2026) yang meneliti adopsi QRIS di kawasan kuliner Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, dan dipublikasikan di Locus Journal of Academic Literature Review, mengungkap fakta yang relevan untuk dibandingkan. Penelitian ini menemukan bahwa QRIS telah diadopsi secara luas oleh pelaku usaha di kawasan tersebut sejak 2022-2023 dan berkontribusi pada kemudahan transaksi serta perbaikan pengelolaan keuangan UMKM lewat pencatatan yang lebih rapi. Namun temuan itu juga menyinggung kendala yang masih dihadapi: gangguan jaringan internet, keterbatasan pemahaman teknologi, hingga pemanfaatan fitur QRIS yang belum optimal. Jika di pusat kota seperti Pontianak saja kendala ini masih ditemukan, bisa dibayangkan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di desa-desa seperti tempat Warung Widya berada.
Keluhan soal jaringan ini rupanya tidak hanya dirasakan pedagang, tapi juga konsumen. Hera Ananda, mahasiswi IAIN Pontianak yang sudah terbiasa bertransaksi non-tunai sejak awal masuk kuliah, mengaku beberapa kali mengalami kegagalan transaksi akibat sinyal atau koneksi Wi-Fi yang tidak stabil, bahkan pernah salah melakukan pembayaran ke merchant yang keliru akibat gangguan tersebut.
Persoalan jaringan ini bukan isu sepele di Kalimantan Barat, provinsi dengan wilayah luas yang mencakup daerah perkotaan padat seperti Pontianak hingga kawasan pedesaan dan perbatasan yang infrastruktur telekomunikasinya belum merata. Bagi pedagang di kota besar, gangguan sinyal mungkin hanya bikin transaksi tertunda beberapa detik. Tapi bagi pedagang di wilayah pinggiran, sinyal yang byar-pet bisa berarti transaksi gagal total dan pelanggan yang kadang tidak membawa uang tunai pun batal membeli.
Gaptek: Musuh yang Lebih Sulit Diatasi daripada Sinyal
Selain infrastruktur, tantangan yang tak kalah besar justru datang dari sisi manusia: rasa ragu dan minimnya pemahaman teknologi yang membuat sebagian pelaku usaha memilih untuk tidak beranjak dari cara-cara lama.
Titin adalah salah satu wajah dari keraguan itu. Berjualan aneka kebutuhan mulai dari perabotan rumah tangga hingga makanan siap saji lewat status WhatsApp, Titin mengandalkan sistem antar langsung ke pelanggan. Tanpa warung fisik, transaksinya selama ini berjalan dengan cara yang paling sederhana: dibayar tunai saat barang diantar, atau transfer biasa ke rekening banknya.
“Kalau jualan lewat WA begini mah Ibu belum pakai QRIS-QRIS-an itu. Memakai WhatsApp saja Ibu sudah bersyukur, masih banyak ragunya,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Titin, ia sempat kepikiran untuk mencoba QRIS. Namun sejumlah kekhawatiran membuatnya urung melangkah. Pertama, soal kerumitan teknis: ia mengaku setiap hari sudah cukup direpotkan dengan urusan mengunggah foto jualan dan menu ke berbagai grup WhatsApp, sehingga menambah kewajiban mengirim gambar kode QRIS ke pembeli terasa seperti beban baru yang berisiko membuatnya bingung sendiri.
Kekhawatiran kedua datang dari pengalamannya sendiri dengan sistem transfer manual yang sudah ia jalani: maraknya modus penipuan bukti transfer palsu dalam transaksi jual-beli daring. “Ibu nda ngerti begituan. Takutnya mereka kirim struk editan, Ibu iya-iyain saja,” katanya. Kekhawatiran ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan risiko QRIS, sebab pada sistem QRIS, dana masuk otomatis terverifikasi lewat aplikasi merchant, bukan lewat bukti transfer yang bisa direkayasa. Namun bagi Titin, pengalaman pahit dengan penipuan transfer manual justru membuatnya semakin enggan mencoba metode pembayaran digital apa pun, termasuk QRIS yang sebenarnya punya mekanisme verifikasi berbeda.
Kekhawatiran yang paling mendasar justru soal hal teknis yang paling sederhana: bagaimana cara mengambil uang hasil transaksi QRIS. Sebagai pedagang kecil yang baru merintis usaha dari rumah, Titin mengandalkan uang tunai untuk berbelanja modal setiap harinya. Bayangan bahwa uang hasil penjualan akan “tersimpan” di suatu tempat yang tidak ia pahami cara mencairkannya, membuatnya semakin ragu untuk beralih ke sistem pembayaran digital.
Kisah Titin menggambarkan sisi lain dari istilah “gaptek” yang sering dianggap remeh: bukan sekadar ketidakmampuan mengoperasikan aplikasi, melainkan akumulasi dari berbagai kekhawatiran nyata, soal kerumitan teknis, soal keamanan, dan soal hal paling mendasar yaitu bagaimana mengelola uang hasil jualan. Kekhawatiran semacam ini jarang tersentuh oleh kampanye digitalisasi yang biasanya hanya menonjolkan sisi kemudahan, tanpa benar-benar menjawab kegelisahan pedagang seperti Titin.
Isu keamanan yang dikhawatirkan Titin ini pun bukan tanpa dasar sama sekali di ranah QRIS. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta pernah menegaskan bahwa keamanan transaksi QRIS merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, pedagang, dan konsumen mengingat mulai maraknya modus penipuan yang menyasar transaksi digital, termasuk kasus QRIS palsu yang ditempelkan menutupi kode QRIS asli milik merchant. Bahkan pedagang yang sudah menggunakan QRIS pun tak luput dari ancaman ini Varel dari Warung Widya di Sintang, misalnya, mengaku pernah mendengar modus serupa, sehingga ia harus rutin memeriksa kondisi fisik kode QRIS di lapaknya.
Ketika Permintaan Lebih Cepat dari Penyediaan
Jika Titin mewakili sisi pedagang yang masih ragu, cerita dari sisi konsumen justru menunjukkan arah yang berbeda: permintaan akan pembayaran digital kerap kali lebih cepat dibanding kesiapan pedagang menyediakannya.
Hera menuturkan alasannya beralih ke QRIS sangat personal, bukan sekadar soal kepraktisan, tapi juga soal kendali atas pengeluaran. “Kalau pakai cash, selagi saya lihat uangnya masih ada, bawaannya jadi pengen belanja terus,” ujarnya. Dengan QRIS, ia merasa lebih mudah mengontrol kebiasaan konsumtifnya karena setiap transaksi tercatat secara digital.
Namun, ketergantungan penuh pada QRIS ini bukan tanpa masalah. Hera bercerita, dulu di kantin depan kampus IAIN Pontianak, tidak semua pedagang menyediakan opsi QRIS. Akibatnya, ia pernah kesulitan membeli makanan dan terpaksa meminjam uang tunai dari temannya. Situasi ini menggambarkan sisi lain dari kesenjangan digital: bukan hanya soal pedagang yang belum mampu mengadopsi teknologi seperti Titin, tapi juga soal ekspektasi konsumen generasi muda yang sudah kadang bergantung penuh pada pembayaran non-tunai, sehingga ketiadaan opsi QRIS di satu warung saja sudah bisa menyulitkan mereka.
Digital dan Konvensional, Berjalan Beriringan
Cerita berbeda datang dari Diantini Putri, pemilik Nasi Goreng Yumna di Jalan Tebu, Pontianak. Berbeda dengan Warung Widya di pelosok Sintang atau usaha rumahan Titin, usaha yang menjual ayam geprek dan nasi goreng ini berada di tengah kota, dengan akses jaringan yang jauh lebih stabil. Bagi Diantini, dampak QRIS terhadap usahanya terasa nyata dan terukur.
“Setelah adanya QRIS di toko, pembeli lebih banyak berdatangan karena jadi membeli, terutama anak-anak, remaja, hingga pekerja yang menggunakan cashless,” ujarnya. Ia menyebut sebelum QRIS hadir, ketika tokonya masih menerapkan sistem cash only, banyak calon pembeli yang justru batal bertransaksi karena tidak membawa uang tunai.
Menariknya, di tokonya, QRIS berdiri sendiri sebagai satu-satunya metode pembayaran nontunai tanpa perlu ditambah opsi transfer bank atau e-wallet lain. Baginya, QRIS sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang ingin bertransaksi secara cashless.
Namun, pengalaman panjang berjualan membuat Diantini punya pandangan yang lebih seimbang soal masa depan digitalisasi UMKM. Ia mendorong pemerintah untuk terus mengedukasi pedagang kecil soal cara penggunaan aplikasi merchant QRIS, mulai dari prosedur hingga keunggulannya, jenis edukasi yang sebenarnya juga dibutuhkan oleh pedagang seperti Titin. Tapi ia juga mengingatkan satu hal penting: keputusan pedagang untuk beralih penuh ke cashless atau tetap mempertahankan cash tidak bisa disamaratakan, karena bergantung pada kondisi keuangan dan modal masing-masing usaha termasuk kenyataan bahwa sejumlah pemasok bahan baku masih hanya menerima pembayaran tunai.
“Gunakan metode cashless dan cash. Meski banyak kalangan sudah bisa beradaptasi dengan cashless, pemerintah harus memikirkan kalangan yang tidak bisa, dan itu tidak bisa dipaksakan karena pilihan ada di tangan masing-masing,” tegasnya.
Upaya yang Sudah Berjalan, Tapi Belum Merata
Pemerintah dan Bank Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Di Kabupaten Kayong Utara, misalnya, program digitalisasi UMKM melalui QRIS yang dijalankan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tercatat mencapai 140,59 persen dari target yang ditetapkan melampaui capaian program serupa lainnya seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang mencapai 236,57 persen dan Business Matching yang mencapai 400 persen, berdasarkan hasil Rapat Pleno TPAKD Kayong Utara pada 25 Juni 2026.
Bank Indonesia Kalbar juga aktif menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pendampingan UMKM, baik dari sisi digitalisasi pembayaran maupun penguatan kelembagaan usaha mulai dari inkubasi bisnis berbasis Good Agriculture Practice hingga fasilitasi business matching untuk pembiayaan dan penjualan, seperti yang ditunjukkan dalam gelaran Saprahan Khatulistiwa 2026.
Namun, pertanyaannya: apakah program-program ini sudah menjangkau pelaku UMKM di wilayah yang paling membutuhkan atau pedagang rumahan seperti Titin yang bahkan belum tahu harus mulai dari mana atau baru menyentuh mereka yang sudah relatif melek teknologi sejak awal, seperti Varel dan Diantini?
Digitalisasi yang Inklusif, Bukan Sekadar Angka
Cerita QRIS di Kalimantan Barat adalah cerita dua sisi mata uang, sekaligus cerminan kecil dari peran UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Angka 539 ribu merchant adalah pencapaian yang patut diapresiasi bukti bahwa transformasi digital bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang dijalani ratusan ribu pelaku usaha kecil setiap hari. Namun di balik setiap angka statistik, ada cerita pedagang seperti Varel yang harus berjalan jauh ke bank demi mencairkan modal usahanya, konsumen seperti Hera yang kadang harus meminjam uang karena satu warung belum menyediakan QRIS, pandangan bijak seperti Diantini yang mengingatkan bahwa digitalisasi bukan berarti menghapus sistem lama sepenuhnya, dan keraguan jujur seperti Titin yang menunjukkan bahwa “gaptek” bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan menempelkan stiker QRIS di lapak jualan.
Digitalisasi UMKM yang ideal karena itu membutuhkan ekosistem yang menyeluruh: infrastruktur jaringan yang merata hingga ke pelosok, pendampingan literasi digital yang benar-benar menjangkau pedagang rumahan bukan hanya yang sudah melek teknologi edukasi keamanan transaksi yang menjangkau semua kalangan usia, serta ruang bagi pedagang untuk tetap memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kondisi usahanya. Hanya dengan begitu, transformasi digital di Kalimantan Barat benar-benar menjadi bagian nyata dari penguatan ekonomi nasional peluang bagi semua, termasuk mereka yang selama ini masih ragu untuk melangkah.
Penulis: Yeni Oktavia
Penyunting: Tim Penerbitan
