Pontianak – Aksi “Kalbar Darurat” di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) sejak sore hari berlangsung ricuh setelah massa tertahan di gerbang dan berupaya memaksakan masuk ke halaman kantor. Dalam insiden tersebut, massa juga menduga adanya tindakan kekerasan oleh oknum Satpol PP.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah persoalan di Kalimantan Barat, di antaranya isu lingkungan di Air Upas, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Massa aksi yang datang secara bertahap tidak diperbolehkan masuk oleh petugas karena membawa ban. Larangan tersebut memicu ketegangan hingga terjadi dorong-dorongan di depan gerbang kantor gubernur.
Presiden Mahasiswa IAIN Pontianak 2025 sekaligus Koordinator Daerah BEM Nusantara Kalimantan Barat, Haris Ramadan, menyatakan bahwa pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada gubernur.
“Kita masih dihadang Satpol PP, tidak diperbolehkan masuk karena kita bawa ban. Padahal ban ini tidak akan kita bakar kalau memang Pak Gubernur langsung menemui kita,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pusat FOMDA Kalbar sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Syarif Falmu, menegaskan bahwa ban yang dibawa massa merupakan simbol kekecewaan, bukan untuk tindakan anarkis.
“Untuk perkara ban ini adalah simbol bagaimana mahasiswa dan masyarakat mengekspresikan kekecewaan, bagaimana rumah masyarakat dibakar dan itu tidak bakal mengganggu gedung ini dan membakar gedung ini,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa simbolik dari rasa kekecewaan terhadap pemerintahan ini kerap terjadi pada saat mahasiswa menyampaikan aspirasi ketika aksi berlangsung.
“Saya rasa itu adalah tindakan yang normal yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk simbolik dan rasa kekecewaan terhadap pemerintahan dan seharusnya aparat-aparat tidak harus memukul, bisa dihentikan dengan dipegang tanpa dipukul,” tutupnya.
Penulis : Sasa
Penyunting : Olive
