Wartaiainpontianak.com – Dana operasional Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) tertunda menjadi polemik hangat yang diperbincangkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Adapun tanggapan beberapa ketua dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) hingga ketua Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) IAIN Pontianak turut memberikan tanggapannya mengenai hal ini.
Fahrul, Formatur Ketua HMPS Ekonomi Syariah (ES) menanggapi, “Kalau dari saya sendiri, sekitar 6 bulanan sudah berjalan di kepengurusan HMPS ES ini, sedikit sangat disayangkan dengan ketertundaan dana HMPS. Karna menurut saya dana HMPS ini juga menjadi salah satu support untuk HMPS melaksanakan kegiatan. Dengan adanya ‘banyak kegiatan’ itu juga bakal bisa membantu akreditas ES, dan bisa mengenalkan ES atau IAIN itu sendiri. Tapi, dengan ketertundaan dana ini, HMPS ES tetap semangat dan melaksanakan kegiatan, dengan semampunya,” ujarnya.
Fahrul mengatakan bahwa HMPS ES tetap melaksanakan kegiatan semampunya, walaupun dana Ormawa itu belum keluar. “Kami mencari dana sendiri untuk melaksanakan kegiatan kami,” tambahnya saat ditanyakan tentang pencairan dana saat dana operasional HMPS belum keluar.
Mengenai itu, lebih lanjut Fahrul melontarkan tanggapannya atas dana untuk program yang telah disusun HMPS ES. “Untuk ini saya belum bisa memastikannya, karna saya juga perlu kejelasan-kejelasan yang pasti. Jika ada kejelasan yang pasti, baru saya mengambil keputusan untuk pergerakan selanjutnya. Melihat kondisi dan situasi, jika progja-nya bisa kami lakukan sesuai dana yang kami punya, lakukan. Jika tidak cukup kami juga tidak bisa memaksakannya,” jelas Fahrul.
“Setiap HMPS pasti selalu berupaya agar dana HMPS ini berjalan dengan semestinya. Tapi yang saya lihat sampai saat ini semua dana Ormawa juga belum keluar, bukan cuma HMPS. Karna saya sebelumnya juga berada di HMPS, kepengurusan sebelumnya juga sedikit agak lama dananya keluar, sama seperti sekarang,” ujarnya.
Tim dari LPM WARTA juga mewawancarai Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yaitu Abdul Hafiz. Ia mengatakan bahwa ada suatu instruksi dari DEMA Institut (DEMA-I). “Terkait dana HMPS sebenarnya saya kurang mengikuti informasi secara mendetail karena itu langsung ditangani dari DEMA-I. Sepengetahuan info yang saya ketahui bahwa dana HMPS tidak masuk ke dalam rancangan sehingga tidak ada dana bagi HMPS-nya. Tapi beberapa waktu yang lalu dari DEMA-I menginfokan dan memberikan instruksi kepada seluruh HMPS untuk membuat rancangan anggaran,” jelasnya.
“Tanggapan dari saya terkait hal ini, karena HMPS merupakan bagian dari organisasi kampus yang ‘resmi dari kampus’ sudah semestinya HMPS mendapatkan haknya yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional selama satu periode kepengurusan. Jika benar dana HMPS tidak keluar pada tahun ini, maka perlu diadakan tindakan yang dilakukan oleh perwakilan mahasiswa yang berwewenang agar dapat mengusut perihal ini sampai menemui titik penyelesaian yang jelas. Apabila perlu, diadakan audit anggaran yang dilakukan oleh pihak institut.”
Dari informasi Abdul Hafiz, DEMA-F FEBI belum melakukan langkah apa-apa terkait hal ini, sebab saat ini mereka juga masih terkendala dalam keresmian kepengurusan karena belum memiliki SK dri fakultas.
Lebih lanjut, salah satu tim LPM WARTA turut mewawancarai Ketua HMPS Pendidikan Agama Islam (PAI), Ade Saputra. Ia menanggapi dengan kecewa. “Mengenai dana HMPS yang tertunda ya kami sebenarnya ada rasa kecewa sebelumnya, karna informasinya mengejutkan dan mendadak. Ya dari kami sebagai HMPS masih mencari kejelasan ya. Dan sampai saat ini informasi belum menemui kejelasan. Perlu diketahui juga bahwa dana HMPS ini sangat penting dan diperlukan dalam kegiatan-kegiatan.”
Ade juga mengatakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan progja akan diusahakan tetap berjalan, namun akan dialihkan secara online terlebih dahulu lantaran dana HMPS yang belum cair. “InsyaAllah ada kegiatan dialihkan online dulu, sambil mencari dana dan cari link dengan kaprodi PAI.”
Terakhir, tanggapan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Hendra Gunawan. Hendra menanggapi bahwa tindakan DEMA-F terhadap dana HMPS ini yaitu dari DEMA-F & SEMA-F sudah ada tindak lanjutnya ke pihak Fakultas. “Cuma, dari pihak fakultas memang tidak tahu apa-apa gitu kan tentang dana Ormawa karena kan ranahnya di Institut, tapi dari kami sudah sampikan ke fakultas, memang bukan ranahnya di institut tapi kami sudah sampikan ke wakil dekan 3, kemudian sudah kami sampaikan juga melalui kabag TU mungkin akan ditindak lanjuti.”
Dan inisiataif DEMA FUAD untuk HMPS, Hendra menyebutkan, “Kemarin dari Kemenag ada program untuk bantuan dana operasional bagi Ormawa khusus PTKIN seluruh Indonesia, itu inisiatif pertama. Sedangkan dari DEMA-F dan SEMA-F sudah merekomendasikan kepada seluruh Ormawa di FUAD, mungkin bisa menggunakan cara-cara lain yang halal seperti dana usaha, mengajukan proposal di lembaga, institusi, perusahaan dan sebagainya.”
Harapan dari para Ormawa tentang dana yang tertunda ini ialah agar ada kepastian serta kejelasan dari pihak kampus sehingga apa yang HMPS-HMPS rancang dapat terealisasi dengan baik.
Penulis : Rani Pratiwi
Editor : Mei Hani Anjani
