Beranda / Warta Opini / Label Peringatan Kekuasaan, Dari Paul Atreides hingga Realitas Politik Indonesia

Label Peringatan Kekuasaan, Dari Paul Atreides hingga Realitas Politik Indonesia

https://wartaiainpontianak.com/ Ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap pemimpin merupakan fenomena yang berakar panjang dalam sejarah politik, mulai dari era pascakemerdekaan hingga masa kontemporer. Di berbagai belahan dunia dengan sistem rezim yang beragam, polanya kerap berulang: seorang figur berpengaruh naik ke tampuk kekuasaan berbekal citra karismatik, namun seiring berjalannya waktu dan lahirnya berbagai kebijakan kontroversial, tingkat kepercayaan publik justru merosot.

Fenomena ini pernah disorot oleh penulis novel fiksi ilmiah ternama, Frank Herbert, dalam pidatonya di Universitas California, Los Angeles (UCLA): “Saya menulis Dune karena saya mempunyai gagasan bahwa pemimpin karismatik seharusnya dilengkapi dengan label peringatan di dahi mereka: Bisa berbahaya untuk kesehatanmu.”

Herbert sendiri menulis enam seri utama novel Dune. Seri pertamanya telah diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Denis Villeneuve yang juga dikenal lewat film Sicario, Blade Runner 2049, dan Arrival melalui Dune: Part One dan Dune: Part Two. Film ketiganya, Dune: Part Three, dijadwalkan rilis pada 18 Desember mendatang dengan mengadaptasi novel kedua, Dune Messiah (Dune Mesias).

Jika ditarik ke konteks kebangsaan hari ini, di balik keberagaman suku dan bahasa daerah di Indonesia, terdapat satu titik temu yang kerap memicu diskursus serta kritik masyarakat sipil: lahirnya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai problematis dalam implementasinya. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga wacana Koperasi Desa, berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari sorotan tajam publik maupun perubahan gaya komunikasi politik penguasanya.

Pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2024, Prabowo tampil dominan dengan retorika dan citra “gemoy” yang santai dan merakyat. Namun, setelah resmi menjabat sebagai presiden, citra tersebut seolah menguap, digantikan oleh pembawaan tegas khas latar belakang militernya. Pergeseran gaya komunikasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan pengamat demokrasi akan menguatnya kecenderungan sentralistik dan otoritarianisme.

Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada rantai komando (chain of command) memang bukan hal asing mengingat rekam jejak militer Prabowo. Di masa lalu, keterlibatan komando di bawah kendalinya dalam peristiwa penculikan aktivis 1998 sempat tercatat dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP), meski status pertanggungjawaban hukumnya secara formal di pengadilan umum tidak pernah tuntas hingga kini. Di satu sisi, karakter sentralistik ini memberi pemerintahan daya dorong eksekusi yang kuat. Namun di sisi lain, hal ini menuntut kewaspadaan ekstra dari masyarakat sipil agar fungsi pengawasan demokrasi tidak tergerus oleh logika kepatuhan satu arah.

Dalam esainya berjudul Dune Genesis (1980), Frank Herbert kembali mengingatkan bahaya kultus individu: “Apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar menjadi pahlawan super, ketika kita membangun mitos di sekitar orang yang menjadi pemimpin? Kita menganggapnya sebagai dewa, karena kita melepaskan tanggung jawab kita sendiri.”

Peringatan Herbert tersebut tergambar jelas melalui transformasi karakter utama Dune, Paul Atreides. Pada mulanya, Paul hadir sebagai sosok juru selamat yang ramah dan berempati kepada penduduk asli planet Arrakis, bangsa Fremen. Namun, begitu ia meraih kekuasaan absolut sebagai Kaisar Paul Muad’Dib Atreides dan dipuja layaknya sosok mesianis (Mahdi) yang menjanjikan Firdaus, wataknya berubah drastis. Ambisi dan fanatisme yang mengelilinginya justru berujung pada perang suci antarplanet yang menewaskan puluhan miliar jiwa, memusnahkan puluhan kepercayaan, serta menundukkan ratusan planet di bawah tirani kekaisaran.

Refleksi atas narasi fiksi tersebut terasa relevan ketika disandingkan dengan dinamika politik tanah air. Janji-janji manis menuju kesejahteraan kerap berbenturan dengan realitas sosial-ekonomi yang memaksa masyarakat bersikap lebih kritis.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menampilkan corak kepemimpinan yang berbeda. Dibentuk oleh eksposur algoritma media sosial dan citra eksekutor lapangan yang irit bicara, Gibran menempatkan dirinya secara pragmatis dalam struktur pemerintahan. Sebagaimana pernyataannya saat pembekalan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), ia menegaskan prinsip satu visi, satu tujuan, dan satu komando di bawah arahan presiden sebuah sikap yang menegaskan posisinya sebagai loyalis birokrasi.

Meski kerap memimpin berbagai rapat strategis mulai dari pertemuan bilateral hingga rapat koordinasi nasional sejumlah pengulas politik menilai peran Gibran dalam setahun terakhir masih cenderung simbolik dan seremonial. Namun, modal reputasi digital yang selama ini menopangnya mulai menghadapi ujian serius seiring munculnya berbagai polemik hukum dan politik belakangan ini.

Mulai dari polemik keabsahan administratif pendidikan menengahnya yang bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada akhir Oktober lalu, hingga munculnya seruan aspirasi pemakzulan dari elemen masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta pada awal November. Terlepas dari bagaimana proses hukum dan konstitusional tersebut bermuara, rentetan peristiwa ini menunjukkan mulai tergerusnya legitimasi moral di mata sebagian publik.

Pada akhirnya, dinamika kepemimpinan nasional hari ini menjadi pengingat nyata atas tesis yang dibangun Frank Herbert puluhan tahun silam. “Label peringatan” terhadap kekuasaan yang karismatik maupun teknokratis bukan sekadar metafora dalam semesta fiksi ilmiah, melainkan alarm kewaspadaan yang terus relevan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Penulis : Adley
Penyunting : Tim Penerbitan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *