HAK YANG TIDAK DIDAPAT OLEH GURU HONORER  

0
44

wartaiainpontianak.com Mahatma Gandhi (Rani, 2010) mengatakan buku paling benar bagi muridnya adalah guru. Guru yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul guna menompang kebutuhan nasional terhadap pemenuhan sumber daya manusia berkualitas. Namun harapan tersebut tidak akan tercapai jika dalam dunia pendidikan masih dapat ditemukan berbagai masalah. Salah satu masalah di dunia pendidikan adalah ketidakadilan dalam dunia kerja bagi guru honorer. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan guru honorer yang sangat jauh dari kata sejahtera. Bagaimana mungkin gaji bagi seseorang yang memanusiakan manusia jauh lebih kecil jika dibandingkan seorang engginer pembuat sebuah robot yang fungsinya belum mendekati kemampuan manusia. Pembanding lain yang lebih relevan adalah guru honorer dan guru PNS yang memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang relatif sama menunjukan perbedaan pendapatan yang jomplang. Sebagian besar guru honorer di Indonesia memiliki gaji yang jauh dibawah upah minimum daerah, padahal peran guru honorer di sekolah sangatlah penting. Selain itu sebagian besar sekolah di Indonesia komposisi guru honorer lebih banyak dibandingkan guru PNS di tiap sekolah.

 

Status kepegawaian yang dimiliki oleh guru terdiri dari guru pegawai negeri dan guru non pegawai negeri atau dikenal sebagai tenaga honorer. Terdapat perbedaan hak yang diterima oleh tenaga pendidik PNS dengan tenaga pendidik honorer. Walaupun hak yang diterima berbeda akan tetapi tanggung jawab yang dijalankan tetap sama. Hal ini memberikan perbedaan yang besar antara guru PNS dan tenaga honorer. Oleh karena itu tenaga honorer melakukan berbagai upaya untuk merubah status kepegawaian menjadi guru PNS. Akan tetapi terdapat hambatan yang dilalui oleh tenaga honorer untuk mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya adalah tidak tersedianya jalur khusus untuk mendapatkan status PNS dengan memanfaatkan status honorer sebelumnya. Belum tersedianya regulasi atau aturan yang mengatur mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah, belum bisa mengakomodasi pengangkatan guru honorer menjadi CPNS

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang bagaimana penggunaan dana BOS, untuk siapa dan untuk apa dana BOS tersebut. Salah satu penggunaan dari dana BOS dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut adalah pengalokasian dana BOS tersebut kepada Guru Honorer. Dimana dengan gaji upah yang dibawah upah minimum daerah mengakibatkan berbagai pihak berfikir dan meberikan spekulasi mengenai letak keadilan dari Permen tersebut. disebutkan bahwa pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total bos yang diterima, belum lagi jumlah guru honorer disekolah tidak hanya satu sehingga kesejahteraan masih menjadi pertanyaan dan persoalan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petujuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah terdapat petunjuk teknis mengenai Komponen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang salah satu diantaranya mengatur tentang pembayaran honor, diantaranya;

  1. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
  2. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas pendapatan Dapodik)
  3. Pegawai Perpustakaan
  4. Penjaga Sekolah
  5. Petugas Satpam
  6. Petugas Kebersihan.

Pekerja ditempatkan oleh pemberi kerja, penyedia layanan dilindungi oleh hukum beberapa hal yang penting misal kepastian hubungan kerja dan gaji kesejahteraan telah diarur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru Honorer merupakan salah satu tenaga kependidikan non-PNS tidak tetap dan digaji perjam. Seringkali guru honorer digaji secara sukarela bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Hal in mengakibatkan kesejahteraan dari guru honorer masih sangat minim, sehingga sebagian dari mereka memilih kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan mereka seharihari. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa seorang guru honorer juga merupakan tenaga kerja dalam kependidikan yang memberikan waktunya untuk bekerja atau mendidik siswa yang ada disekolahnya. Seharusnya secara harfiah sebagai seorang pekerja mereka memiliki hak yang sama mendapatkan gaji, meski tidak sama seperti gaji guru yang berstatus pegawai negeri sipil, namun setidaknya gaji seorang guru honrer harus sesuai dengan upah minimum regional atau UMR di daerah dimana dia bekerja. Agar para guru honorer kita tidak hidup dibawah kesejahtaeraan atau ketimpangan. Ketimpangan itu sebenanya selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Sailesh (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran kesejahteran karyaawan meningkatkan produktivitas.

Pemerintah harusnya mempermudah proses perekrutan Aparatur Sipil Negara bagi guru honorer yang telah memiliki masa kerja yang memadai. Pemerintah harus memperketat profesionalitas guru sehingga guru menjadi prospek kerja yang penting dan menjanjikan bagi generasi muda di masa depan. Selain itu pemerintah harus memenuh pihak guru honorer mendapatkan gaji yang layak dan sesuai dengan perundang-undangan dengan memisahkan dana anggaran khusus bagi guru honorer. Dan yang terakhir jika menyoroti prinsip keadilan poin utamanya adalah adanya keseimbangan diatara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Guru tetap maupun guru honorer adalah sama-sama tenaga pendidik. Tugasnya pun sama yaitu mendidik, menyiapkan bahan ajar dan sebagainya. Maka harusnya perlakuan terhadap mereka juga sama. Di zaman sekarang, guru harus berjuang menghadapi berbagai problematika pendidikan yang ada. Mereka harus menghadapi peserta didik yang berkubang dengan krisis moral, problem kurikulum yg belum selesai dan masalah ekonomi yang kian menghimpit di tengah rendahnya “penghargaan” terhadap mereka. Dan “berebut” status PNS bagi tenaga guru Honorer. Sayangnya dalam pusaran sistem Kapitalis yang sarat dengan perhitungan untung dan rugi saat ini, dunia pendidikan hanya dijadikan sebagai komponen ekonomi. Akibatnya, guru hanya sekedar sebagai ‘pekerja’ dan menjadi ‘tumbal’ demi melipat gandakan keuntungan negara. Nominal ‘Penghargaan’ terhadap ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ itupun sangat minim yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mulianya Guru Waktu itu dalam Islam seorang guru harus dimuliakan dan disejahterakan agar mampu mencetak generasi dengan optimal. Belajar dari dunia pendidikan di sistem Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, penguasa (khalifah) berkewajiban menjamin hajat hidup para tenaga pendidik (guru). Memberi jaminan kepastian terhadap penghasilan mereka. Dahulu, khalifah Umar bin Khattab memberi gaji 15 dinar (berkisar 63,75 gram emas) setiap bulan. Jika dihitung dalam Rupiah, 1 gram misal senilai Rp. 500 ribu maka gaji guru perbulan adalah Rp. 31.875.000. Bahkan selain nominal upah guru yang tinggi, biaya pendidikan di masa khilafah juga digratiskan. hal tersebut karena islam sangat memprioritaskan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda: “Jadilah kamu sebagai orang yang ‘alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau sebagai orang yang mendengarkan (ilmu), atau yang cinta (terhadap ilmu), akan tetapi janganlah kalian menjadi orang yang kelima (orang yang bodoh), nanti kalian akan binasa. (HR. Al-Bazzar) Dalam Khilafah, kekayaan milik umum dan milik negara dikelola langsung oleh negara dan tidak dikelolah oleh pihak Asing. Hasilnya kemudian didistribusikan ke masyarakat melalui skim pembiayan pendidikan dan dan layanan masyarakat lainnya. Dengan demikian Khilafah mampu membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan memberi gaji dan penghargaan yang tinggi kepada setiap guru tanpa mengkotak-kotakkan status mereka.

Penulis: Siti Nurhaliza

Editor: Tim Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here