Mahasiswa Bersuara Dalam Lingkar Jabatan dan Kepentingan

0
150

wartaiainpontianak.com Macetnya Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemirama) di IAIN Pontianak tampaknya mulai dirasakan Mahasiswa yang aktif di Organisasi bahkan alumni pun bertanya-tanya. Pasalnya, sistem dan dinamika Kampus tak berjalan baik. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kemoloran, namun sejak beberapa tahun ini begitu parah. Bahkan sejak adanya Pemirama di tingkat IAIN Pontianak pemilihan Presma menjadi gonjang-ganjing ataupun tarik ulur dalam hal menyaring Paslon bahkan balon (bakal calon) yang menduduki orang nomor 1 & 2 di tingkat Mahasiswa IAIN Pontianak.

Apalagi akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dengan adanya keputusan dari SK Rektor IAIN Pontianak nomor 741 Tahun 2022 penetapan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Pontianak dalam konsiderannya terdapat narasi, kata-kata, kalimat yang typo asal-asalan dan ini apakah sah dimata hukum secara aturan dari unsur filosofis, yuridis, dan sosiologisnya ? Kita pula tidak tahu seperti itu, apakah semua permainan ataupun hanya ingin menjadi sorotan publik bahkan menginginkan jabatan ketimbang kesejahteraan mahasiswa melalui program kedepannya.

Demokrasi mahasiswa kini pun sudah tiada arti dan dinilai jika kita melihat dari sudut sosiologisnya kebanyakan para elit ketika berbicara politik kampus seolah-olah menginginkan kekuasaan dan jabatan. Apa daya kita sebagai mahasiswa yang melihat kampus hijau sedang tidak baik-baik, ingin mendapatkan fasilitas terbaik malah tidak terpenuhi, ingin memperjuangkan hak masyarakat tapi kok malah, demi kepentingan pribadi saja, mau dibawa kemana mahasiswa yang katanya ? Menunjukkan tinggi Tri Darma Perguruan Tinggi dan menjadi insan akademis menciptakan hal baru malah menjadi kemunduran dalam dogmatika pemikiran yang pragmatis bukan pemikiran visioner mempunyai value (nilai) membangun kampus tercinta.

Dilansir postingan Sema IAIN Pontianak pun terkait hal tersebut, menjadi timbul segenap mahasiswa mempertanyakan hal itu ?

Apalagi ketika melihat KPRM yang katanya posisi Independen tapi kok malah sepertinya ada dibalik jabatan dan kekuasaan, bahkan pun PANWASRAM sudah seperti dibekukan, timbul menjadi persoalan terus-menerus. Namun jika kita padang dari yuridis pandangan hukum melihatnya menjadi cacat hukum surat keputusan tersebut, kenapa masih banyak tidak sesuai ataupun kesalahan dalam narasi atau teks tersebut. Nah inilah menjadi pertanyaan mahasiswa pentingnya menginformasikan berdasarkan hasil yang real dan tidak ada kecatatan dalam SK tersebut. Jika didalam bahasa hukumnya itu adanya asas kepastian hukum dimana mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis.

Jika kita melihat bentuk aturan di KUHP Pasal 263 bahwa :
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486). (Sumber Yuridis.Id)

Kini kita tidak tahu bagaimana perjuangan kedepannya, seolah-olah menginginkan sesuatu tapi melalui hal yang merugikan diri sendiri. Politik kampus menjadi catatan demokrasi tersendiri di tahun ini. Apa yang diharapkan kedepannya mahasiswa baru dengan pemikiran visioner mempunyai value, integritas, Independen itulah hal yang mempunyai kualitas dan insan akademis itu point utama.

Penulis : Muhammad Adib Alfarisi

Editor: Tim Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here