Warek III Angkat Bicara Mengenai Kebijakan Wajib Ma’had

0
291

wartaiainpontianak.com — Rabu, (13/10) berkenaan dengan SK Rektor yang telah diberikan, Tim Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) WARTA bertemu dengan Warek III bertanya mengenai kebijakan baru Ma’had Al-Jami’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Saat itu kami dari Tim WARTA bertemu dengan Pak Abdul Mukti selaku Warek III guna bertanya tentang kebijakan-kebijakan yang telah diupayakan oleh pihak kampus bagi mahasiswa yang masuk ke Ma’had Al-Jami’ah. “Kebijakan Ma’had itu seperti ini, kenapa ada mahasiswa yang di-ma’hadkan itu karena mereka yang diwajibkan untuk Ma’had ialah mereka yang belum bisa baca tulis Al-Qur’an, yang ngajinya belum bisa ini harus diintensifkan bagaimana dia dalam waktu 1 semester atau paling lama 1 tahun itu harus di-ma’hadkan supaya efektif dalam menjamin dia bisa membaca tulis karena tidak mungkin mahasiswa IAIN nggak bisa baca Al-Qur’an. Untuk semester 1 mahasiswa baru itu perlu adanya jaminan. Nah, disurvei lah oleh pihak Ma’had dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Dari 1600 mahasiswa baru, 1600 sekian dari data yang diperoleh oleh pihak Ma’had itu ada sekitar 900 mahasiswa baru yang sesuai data tidak bisa ngaji. Oleh karena itu dia wajib, meskipun data divalidasi ya, kadang-kadang namanya survei itu ada yang satu dua sebenarnya bisa tapi terdata tidak bisa itu mungkin jumlahnya tidak banyak, itu tinggal divalidasi aja. Nah itu sebenarnya dasar dari selain baca tulis Al-Qur’an juga ada materi lain, materi keagamaan ya Fikih apa segala macam. Itu sebenarnya, tapi saya belum melihat laporan terakhir dari Ma’had seperti apa pelaksanaan,” jelas beliau.

Selain itu pula pada SK Rektor yang menyatakan bahwa mahasiswa yang wajib masuk Ma’had ialah satu tahun atau dua semester. “Berdasarkan SK yang sudah diberikan oleh rektor yang utama dan yang paling diutamakan itu dengan memastikan mereka diajari bagaimana diajar, terus yang kedua pelajaran-pelajaran keagamaan lain. Jadi, selain dia dapat materi kuliah di masing-masing prodi, mata kuliah keagamaan seperti hadist, Qur’an, Fikih, apalagi tuh ya banyak itu di Ma’had juga dikasi materi keagamaan dan sebagainya,” tambahnya.

Adapun pada SK Rektor No. 642 Tahun 2021 menjelaskan bahwa biaya yang diberikan kepada mahasiswa yang akan tinggal di sana sebesar Rp 625.000 per semester dengan fasilitas yang diberikan sesuai dengan pengelompokan kategori ataupun kelas atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada perguruan tinggi agama negeri. “Biaya itu ada di dalam SK Rektor ya kalau nggak salah, di dalam SK Rektor itu ada karena dia menginap biaya itu sama dengan dia bayar kost. Ya, kan, kalo kita kost kan bayar nah di situ pun bayar nilainya saya lupa berapa itu. 600 kalau nggak salah. Yang tertuang dalam SK itu 625 biaya orang, ya biaya kost lah,” lanjutnya.

Pada saat itu juga, Abdul Mukti menjelaskan bahwa setiap golongan warna yang telah diberikan oleh pihak Ma’had yang terdiri dari tiga warna yaitu, merah, kuning, hijau diberikan dengan tarif biaya yang sama. “Ya, semua sama karena pembayaran itu nggak berdasarkan warna merah, kuning, hijau. Pembayaran itu karena dia menginap.” Beliau melanjutkan perkataannya, “Jadi, pembayaran itu berkaitan dengan penginapan bukan karena merah, kuning, hijau di langit yang biru, bukan. Karena tempatnya terbatas, tempatnya kan enggak mungkin untuk 900 orang, nanti dibuat shift-shiftan mungkin buat semester ini berapa. Satu kamar kemarin dihitung-hitung menurut perhitungan orang di Ma’had sekitar 6-7 orang. Memang bagi orang yang tidak terbiasa, tidak ideal, sih. Kalo orang yang biasa di pesantren model kayak gitu sudah terbiasa, yang terkejut itu orang yang nggak terbiasa. Yang komplain-komplain itu ya masa seperti itu,” ujarnya.

Mengenai teknis biaya secara rinci Abdul Mukti mengatakan tidak tahu, dan menambahkan bahwa kebijakan ada sebagai tanggung jawab kampus kepada mahasiswanya. “Nah, saya tidak tahu teknis bayarnya. Nanti minta penjelasan pihak Ma’had saja soal teknis, ya. Tapi kalau ranah kebijakan itu, kampus harus memastikan bahwa mahasiswa IAIN itu bisa membaca tulis Al-Qur’an. Jangan sampai jadi alumni, terjun ke masyarakat suruh jadi imam nggak bisa, suruh baca Al-Qur’an enggak bisa, kan aneh mahasiswa IAIN nggak bisa baca Al-Qur’an. Dan itu faktanya begitu dan kampus bertanggung jawab kepada mahasiswa IAIN tersebut,” jelas Abdul Mukti.

Reporter : Rani Pratiwi
Editor : Mei Hani Anjani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here