Kalbar Peduli Konflik: Ngobrol Soal Mediasi Untuk Mencegah Konflik

0
212

Wartaiainpontianak.com — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pontianak dan Jaringan Pontianak Bhineka yang terdiri dari Suar Asa Khatulistiwa (SAKA), Satu Dalam Perbedaan (SADAP), Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Mitra Sekolah Masyarakat (MISEM) dan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar mengadakan acara secara online dengan tema “Media dan Resolusi Konflik di Kalimantan Barat” melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (17/7) siang.

Acara juga dihadiri turut organisasi masyarakat sipil, paguyuban, pemerintah kota yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satpol PP dan lain sebagainya. Adapun narasumber dalam acara tersebut adalah Dr. Purwanto, S.H., M.Hum (Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak) dan Ihsan Ali Fauzi (Direktur PUSAD Paradamadina) serta pengantar sambutan oleh Dr. K.H. Abdul Syukur, S.K (Ketua FKUB Pontianak). Acara dibuka dengan mengheningkan cipta untuk mendoakan Indonesia agar segera terbebas dari wabah Covid-19 serta mendoakan saudara, keluarga dan teman-teman yang sedang dalam proses pemulihan akibat Covid-19 maupun penyakit lainnya.

Ketua FKUB Pontianak membuka kegiatan dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan mengisi acara. Ada harapan besar yang disampaikan Abdul, bahwa dengan adanya acara ini maka akan ada ilmu dan pengalaman baru yang didapat untuk mencegah konflik. “Walaupun acara ini diadakan secara singkat, diharapkan dapat efektif dalam menangani konflik dengan mediasi,” tambah Abdul.

Selanjutnya, pemateri pertama Ihsan Ali Fauzi. Ihsan membahas mengenai “Mengarusutamakan Mediasi Dalam Pengelolaan Konflik di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemaparan Ihsan, dijelaskan bahwa konflik ialah sesuatu yang alamiah, sederhananya, “ketidakselarasan tujuan”. Kunci pengelolaan konflik adalah ada/tidak ada dan baik/buruk.
Tantangan khusus dalam sebuah konflik adalah konflik terkait nilai (identitas). Sedangkan mediasi adalah sebuah pendekatan (resolusi konflik) di mana pihak ketiga yang sama-sama disepakati mendukung proses yang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mencari solusi, meningkatkan hubungan baik, atau bergerak bersama menuju situasi yang lebih baik (USIP 2021). “Tanpa pihak ketiga, proses itu akan dianggap sebagai negosiasi langsung,” tambah Ihsan.

Adapun tiga pendekatan khusus dalam mengelola konflik. Ada berbasis pendekatan, segala upaya dikerahkan untuk mencapai tujuan (penggunaan ancaman, kekerasan fisik, membuat keputusan sepihak). Kemudian pendekatan kedua yaitu berbasis hak, bertolak dari harapan bahwa kebutuhan perseorangan/kelompok dapat dipenuhi jika mereka tunduk kepada aturan undang-undang, peraturan pemerintah, kontrak, dan seterusnya. Pendekatan ketiga yaitu berbasis kepentingan, penyelesaian konflik yang berpusat pada keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan kekhawatiran pihak-pihak yang bertikai.

Proses penegakan hukum di Indonesia sering masih dipengaruhi penggunaan kekuatan. Dampak negatifnya adalah pengadilan berubah menjadi manipulasi legal. Proses berbasis hak (hukum) menjadi usaha menjaga suasana psikologis di masyarakat dengan menciptakan perimbangan melalui putusan peradilan. Pengadilan menjadi bungkus bagi dominasi yang lebih kuat terhadap yang lemah. “Pengalaman mediasi oleh Komnas HAM, terdapat keutamaan mediasi yaitu menemukan kepentingan bersama (win-win, berjangka panjang),” jelas Ihsan.

Berdasarkan analisis konflik analogi bawang bombay, terdapat cara mengenali kunci dalam mediasi yaitu posisi, merupakan lapisan terluar (apa yang diungkapkan). Yang kedua yaitu kepentingan, lapisan lebih dalam (apa yang sebenarnya diinginkan) dan yang terakhir kebutuhan, lapisan terdalam (apa yang paling dibutuhkan dan tidak bisa dinegosiasikan). Terdapat lima dimensi agama/tradisi yang saling terkait, sebagai berikut:
1. Agama/tradisi sebagai satu kesatuan ajaran, doktrin, norma, nilai, cerita, dan narasi yang menyadiakan sebuah kerangka bagi pemahaman mengenai dunia dan berada/bertinmdak di dunia.
2. Agama/tradisi sebagai sekelompok pengikut dan kaum beriman yang menawarkan kepada seseorang rasa kepemilikan akan dan keterikatan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.
3. Agama/tradisi sebagai struktur-struktur formal, pemimpin, dan organisasi yang terkait dengan komunitas-komunitas keagamaan.
4. Agama/tradisi sebagaimana termanifestasikan pada apa-apa yang dapat dilihat, dari gedung-gedung dan pakaian hingga upacara dan ritual keagamaan.
5. Agama/tradisi sebagai pengalaman perseorangan yang menyediakan rasa kepemilikan akan tujuan (a sense of purpose) dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan sumber motivasi yang kuat.

Pemateri kedua Purwanto, membahas mengenai “Mediasi dan Resolusi Konflik”. Terdapat peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik ada peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PP Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Dalam penyelesaian konflik, terdapat dua pilihan yaitu jalur litigasi dengan penyelesaian melalui pengadilan negara sesuai dengan kewenangan serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan jalur non-litigasi dengan penyelesaian konflik di luar badan pengadilan negara sesuai dengan kesepakatan pilihan para pihak yang berkonflik (meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi).

Contohnya, dasar hukum penyelesaian sengketa. Penyelesaian tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di muka Pengadilan. “Mediasi sebagai solusi. Upaya penyelesaian masalah atau konflik yang dilakukan
oleh para pihak yang bermasalah dengan bantuan perantara untuk mencari rumusan-rumusan solusi untuk masalah atau konflik tersebut,” jelas Purwanto.

Dalam mediasi, kecakapan mediator merupakan hal yang sangat penting, yaitu seorang mediator harus benar-benar tidak memihak dan berlaku adil dan seorang mediator harus benar-benar menguasai bidang yang menjadi masalah konflik. Terakhir, Purwanto menjelaskan bahwa di dalam budaya masyarakat Indonesia terdapat berbagai kearifan lokal (local wisdom) yang digunakan untuk menyelesaikan setiap konflik. “Konflik bisa selesai dengan perundingan para pihak secara langsung, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penengah bijak, untuk bertindak sebagai mediator,” tutup Purwanto.

Reporter : Feby Kartikasari
Editor : Mei Hani Anjani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here