Ribuan Mahasiswa Turun Aksi

0
546
Ribuan Mahasiswa IAIN Pontianak memadati ruas Jl. Jenderal Ahmad Yani pada Rabu 25 September 2019 Pagi..

www.wartaiainpontianak – Ribuan Mahasiswa IAIN Pontianak turun aksi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat pada Rabu, 25 September 2019 pukul 08.00 wib. Dengan menggunankan Almamater bewarna Biru kebanggaannya, Mereka berjalan kaki dari Kampus menuju gedung DPRD yang jauhnya sekitar 3,4 Kilometer.

Mahasiswa IAIN Pontianak yang turun aksi, mereka memadati jalur satu jalan raya Ayani. Hal tersebut membuat kondisi jalan menjadi macet, untungnya tidak ada kecelakaan yang terjadi.

Tidak sekedar berjalan, mereka juga dengan lantang menyanyikan lagu buruh tani penuh dengan semangat. Dengan mengibarkan bendera merah putih serta bendera-bendera internal kampus IAIN Pontianak.

Saat berada di bundaran Bambu Runcing, Mahasiswa IAIN Pontianak langsung disambut oleh mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Pontianak. Seperti Universitas Nahdatul Ulama (UNU), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Universitas Tanjungpura (UNTAN) dan lain sebagainya.

Setelah tiba di gedung DPRD, Mahasiswa IAIN Pontianak kembali di sambut oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) yang lebih dulu tiba dilokasi. Tidak lama setelah Mahasiswa IAIN tiba, Mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat khususnya Pontianak juga berdatangan. Seperti acara reunian, Mahasiswa IAIN dan Mahasiswa perguruan tinggi lainnya  menyerukan suara mereka di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Di perkirakan satu jam lamanya seluruh Mahasiswa Pontianak berkoar-koar di halaman gedung DPRD, kemudian pihak DPRD keluar dari ruangannya. Mereka mengajak beberapa perwakilan Mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi yang turut serta dalam aksi pada pagi tersebut untuk audiensi. Mereka dikumpulkan di dalam ruang rapat DPRD.

Kemudian satu-satu dari perwakilan Mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka  kepada Ketua DPRD Kalimantan Barat. Namun sayangnya ketua DPRD tidak hadir di dalam ruangan tersebut, hanya di gantikan oleh Wakil Ketua DPRD dan beberapa rekan lainnya.

Banyak kejadian panas di dalam ruangan tersebut. Salah satunya dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pontianak yang ingin menyampaikan aspirasinya namun di hentikan oleh pihak DPRD. Karena sebelumnya, salah satu perwakilan mereka sudah menyampaikan aspirasinya terlebih dahulu kepada pihak DPRD. Namun sang Mahasiswa dari HMI tersebut tetap bersikukuh ingin menyampaikan aspirasinya, hingga dia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAN.

Hampir saja pihak DPRD dan mahasiswa FISIP UNTAN tersebut ribut. Namun dengan sigap salah satu pihak DPRD lainnya bersuara, “Sudah dengarkan, kita mau dengarkan aspirasi mereka, sudah dengarkan saja ” ucapnya.

“Aspirasi dari masa aksi harus di sampaikan kepada DPR-RI ” ungkap salah satu perwakilan dari SOLMADAPAR.

Selain itu dia juga mengatakan, jika pihak DPRD yang sebelumnya mengatakan akan menyampaikan aspirasinya kepada DPR-RI terhadap aksi tersebut, hanya tong kosong nyaring bunyinya atau omongan belakang. Maka masa aksi atau para Mahasiswa Pontianak akan menuntut DPRD. Karena di surat penolakan RUU KUHP dan RUU KPK yang SOLMADAPAR buat terdapat materai 6000 yang ditempel dan telah ditanda tangani oleh pihak DPRD.

Terakhir ialah suara dari perwakilan mahasiswa IAIN Pontianak. Perwakilan dari IAIN Pontianak tersebut ialah Presiden Mahasiswa, Khoirul Tamam.

Terdapat beberapa tuntutan yang ingin Khoirul Tamam sampaikan kepada DPRD, pertama menolak RUU KUHP karena sangat merugikan masyarakat Indonesia, kedua mengencam keras pihak-pihak yang berusaha memakal KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia,  ketiga ialah poin penting menuntut Presiden Republik Indonesia untuk bijak dan tegas dalam menyelesaikan persolaan bangsa.

“Karena kita lihat, hari ini presiden belum bijak menyikapi persoalan bangsa ini, jika Presiden bijak menyikapi persoalan bangsa ini, saya yakin persoalan ini selesai. Tapi apa daya hal-hal kebodohan menyikapi persoalan bangsa ini selalu di wakilkan oleh para menteri dan staf lainnya. Maka kebijakan saya ialah menuntut Presiden Jokowi untuk membijaki  persoalan bangsa ini,”  tutur Tamam di ruang rapat DPRD.

Dan tuntutan Khoirul Tamam yang keempat ialah, menghimbau masyarakat dan mahasiswa untuk terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Reporter: Jihan

Editor: Sapto Nur Cahyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here